Kolaborasi antar-desa diarahkan untuk menghubungkan produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran pangan dalam satu rencana pembangunan bersama.
Pengembangan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi atau SEHATI diusulkan menggunakan pendekatan kawasan antar-desa. Melalui model ini, lima desa yang berdekatan dapat menyusun satu rencana ketahanan pangan bersama dengan pembagian peran berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing.
Usulan tersebut menempatkan kerja sama antar-desa sebagai dasar untuk menghubungkan kegiatan produksi dengan pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran. Pembangunan tidak diarahkan untuk menghadirkan fasilitas yang sama di setiap desa, melainkan menyediakan sarana yang saling melengkapi dan dapat dimanfaatkan masyarakat lintas desa.
Sebagai konteks, SEHATI merupakan program yang menghubungkan pengembangan ekonomi hijau dan ketahanan pangan di tingkat desa. Dalam publikasi InfoPublik pada 1 Juli 2026, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga riset, dan unsur desa dalam pelaksanaan program tersebut.
Model kawasan lima desa dalam usulan ini bukan merupakan pembagian lokasi penerima program yang telah ditetapkan. Model tersebut menjadi rancangan kerja sama untuk menjawab bagaimana investasi di satu desa dapat memberikan manfaat bagi desa-desa di sekitarnya.
Lima Desa, Satu Rantai Pangan
Dalam ilustrasi pembagian peran, desa pertama dapat mengembangkan produksi tanaman pangan, sedangkan desa kedua memperkuat hortikultura dan penyediaan benih. Desa ketiga dapat mengembangkan peternakan atau perikanan sebagai sumber pangan berprotein.
Sementara itu, desa keempat dapat menjadi lokasi pengolahan dan penanganan hasil panen. Desa kelima dapat mendukung penyimpanan, distribusi, serta pemasaran produk kawasan.
Pembagian tersebut tidak berarti setiap desa hanya boleh menjalankan satu jenis kegiatan. Penentuan peran tetap perlu mempertimbangkan kondisi lahan, ketersediaan air, keterampilan masyarakat, volume produksi, akses transportasi, dan kebutuhan pasar.
Sebagai contoh, fasilitas pengolahan yang berada di satu desa dirancang untuk menerima hasil panen dari beberapa desa. Gudang bersama juga diusulkan melayani seluruh kawasan, dengan pengaturan akses dan biaya layanan yang disepakati sejak awal.
Orientasi ini berkaitan dengan fokus intervensi daerah dalam materi SEHATI Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yakni penguatan lumbung pangan berbasis komoditas unggulan, pertanian ramah lingkungan, serta kemitraan usaha desa dengan rantai pasok regional. Peran PEMDA Dalam Mendukung Program
Dalam rancangan kawasan, pembangunan fasilitas baru tidak ditempatkan sebagai langkah pertama. Kelima desa terlebih dahulu perlu mendata sarana yang sudah tersedia, menilai kondisinya, dan mengidentifikasi hambatan pemanfaatannya. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah kebutuhan dapat dipenuhi melalui perbaikan fasilitas, peningkatan kapasitas pengelola, atau pembangunan baru.
Perjelas Kelembagaan dan Pembiayaan
Usulan pengembangan kawasan juga menekankan pemisahan fungsi koordinasi pembangunan dengan pengelolaan usaha.
Pemerintah kabupaten diusulkan memfasilitasi sinkronisasi program lintas organisasi perangkat daerah. Pemerintah desa menyiapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya. Adapun wadah kerja sama antar-desa mengoordinasikan agenda bersama, menyelesaikan persoalan pemanfaatan fasilitas, dan memantau pemerataan manfaat.
Untuk kegiatan komersial, BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat dipertimbangkan sebagai pengelola setelah kesiapan kelembagaan dan kelayakan usahanya dinilai. Kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pangan perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika fasilitas selesai dibangun.
Rencana kawasan selanjutnya diusulkan menjadi penghubung antara Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten. Sinkronisasi RKPD dan RKP Desa melalui proses perencanaan berjenjang juga menjadi salah satu peran pemerintah daerah yang tercantum dalam materi dukungan terhadap SEHATI. Peran PEMDA Dalam Mendukung Program
Dari sisi pembiayaan, rancangan ini tidak mengusulkan penggabungan seluruh anggaran desa ke dalam satu rekening. Setiap kegiatan perlu memiliki sumber pendanaan, pelaksana, pencatatan aset, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Apabila fasilitas berada di satu desa tetapi melayani lima desa, kesepakatan kerja sama perlu menjelaskan kepemilikan aset, kontribusi para pihak, biaya operasional, pemeliharaan, tarif layanan, dan hak pemanfaatan. Pengaturan tersebut menjadi bagian penting dari rancangan sebelum pembangunan dimulai.
Dukungan pendanaan SEHATI juga tidak diasumsikan tersedia secara otomatis bagi kawasan yang diusulkan. Publikasi InfoPublik pada 18 September 2026 menyebutkan bahwa percepatan realisasi program masih melibatkan penyelesaian administrasi dan koordinasi antara kementerian terkait serta Bank Dunia. Informasi tersebut merupakan kondisi yang dilaporkan pada saat publikasi, bukan konfirmasi persetujuan pembiayaan untuk rancangan lima desa ini.
Ukur Manfaat, Bukan Sekadar Jumlah Bangunan
Pelaksanaan kawasan diusulkan berlangsung bertahap, mulai dari pemetaan potensi dan kebutuhan, musyawarah masing-masing desa, penyusunan kesepakatan kerja sama, hingga penilaian kelayakan investasi.
Tahap berikutnya mencakup penyelarasan anggaran, penyiapan pengelola, pelaksanaan kegiatan, dan uji operasional. Pengembangan kapasitas fasilitas dilakukan setelah manfaat, permintaan layanan, dan kemampuan pengelola dapat dibuktikan.
Evaluasi program dalam rancangan ini tidak hanya menghitung jumlah bangunan atau peralatan yang tersedia. Ukuran keberhasilan yang diusulkan mencakup peningkatan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, penurunan kehilangan hasil panen, peningkatan pendapatan bersih produsen, serta keberlanjutan operasional fasilitas bersama.
Pemerataan manfaat juga menjadi perhatian. Pemantauan perlu mencatat desa asal pengguna fasilitas, keterlibatan rumah tangga rentan, kesempatan bagi perempuan dan pemuda, serta akses kelompok produsen berskala kecil. Dengan demikian, keberadaan fasilitas di satu desa tidak menjadikan desa tersebut sebagai satu-satunya penerima manfaat.
Penekanan pada keberlanjutan usaha memiliki kesesuaian dengan arah SEHATI yang, menurut publikasi resmi pemerintah, ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif dan memperkuat ekonomi desa, bukan bantuan konsumtif yang selesai dalam satu kali penggunaan.
Inti usulan tersebut adalah menjadikan kawasan sebagai unit perencanaan bersama dan pengukuran hasil, sementara pelaksanaan serta pertanggungjawaban tetap mengikuti kewenangan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pengelola terkait.
Melalui rancangan ini, SEHATI diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas di masing-masing desa. Kerja sama lima desa diarahkan untuk membentuk sistem pangan yang terhubung, memberi nilai tambah bagi produsen, dan memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang tersedia, terjangkau, serta berkelanjutan.
Penulis : Mustakim I Perencana Ahli Madya - Kemendesa PDT

Posting Komentar