Jakarta, 12 November 2026 – Sebaran kemajuan desa di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif, namun masih menyisakan tantangan pemerataan antarwilayah. Hasil Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 mencatat sebanyak 46.507 desa atau 61,8 persen dari total 75.266 desa telah mencapai status Maju dan Mandiri. Sementara itu, sebanyak 9.608 desa atau 12,8 persen masih berada dalam kategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Data tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026. Hasil pendataan ini menjadi gambaran kondisi pembangunan desa secara nasional sekaligus landasan dalam menentukan arah kebijakan, prioritas intervensi, dan strategi percepatan pembangunan desa.
Mayoritas Desa Berada pada Kategori Maju dan Mandiri
Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 23.409 Desa Mandiri (31,1 persen), 23.098 Desa Maju (30,7 persen), dan 19.145 Desa Berkembang (25,4 persen). Adapun Desa Tertinggal berjumlah 4.647 desa (6,2 persen), sedangkan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 4.961 desa (6,6 persen). Terdapat pula enam desa yang tidak memenuhi kriteria pengukuran karena kondisi khusus.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari separuh desa di Indonesia telah mencapai kategori Maju dan Mandiri. Namun, terdapat hal penting yang perlu dicermati, yaitu jumlah Desa Berkembang yang masih mencapai lebih dari seperempat total desa.
Sebanyak 19.145 Desa Berkembang merupakan kelompok potensial yang dapat didorong menuju status Maju. Apabila peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan dilakukan secara konsisten, kelompok ini dapat menjadi salah satu penggerak peningkatan status kemajuan desa pada periode berikutnya.
Di sisi lain, keberadaan 9.608 desa berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih terarah. Persoalan pembangunan pada kelompok ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif, tetapi membutuhkan penanganan terhadap akar permasalahan yang memengaruhi kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi ekonominya.
Kesenjangan Antarwilayah Menjadi Tantangan Utama
Analisis persebaran provinsi memperlihatkan adanya perbedaan capaian yang cukup mencolok. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri tertinggi, yaitu 5.188 desa, disusul Jawa Barat sebanyak 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.
Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh desa di masing-masing provinsi, sekitar 67,2 persen desa di Jawa Timur telah berstatus Mandiri. Di Jawa Barat, proporsinya mencapai 57,7 persen, sedangkan Jawa Tengah sekitar 35,4 persen.
Kondisi berbeda terlihat di kawasan Papua. Papua Pegunungan memiliki 2.617 desa, dengan 1.959 desa atau sekitar 74,9 persen berstatus Sangat Tertinggal. Bahkan, berdasarkan tabel pendataan, belum terdapat desa berstatus Mandiri di provinsi tersebut.
Kondisi di Papua Barat Daya juga perlu mendapat perhatian. Dari 939 desa yang tercatat, sebanyak 544 desa atau sekitar 57,9 persen masuk kategori Sangat Tertinggal.
Jika enam provinsi di kawasan Papua dianalisis secara keseluruhan, terdapat 7.156 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.430 desa atau 61,9 persen berstatus Sangat Tertinggal. Apabila kategori Tertinggal turut diperhitungkan, jumlahnya mencapai 6.091 desa atau sekitar 85,1 persen dari seluruh desa di enam provinsi tersebut.
Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan ketertinggalan desa memiliki konsentrasi geografis yang kuat. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, terutama keterbatasan akses transportasi, sebaran permukiman, ketersediaan fasilitas pelayanan dasar, serta kapasitas ekonomi masyarakat.
Enam Dimensi Menjadi Instrumen Membaca Permasalahan Desa
Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 menggunakan enam dimensi pengukuran, yaitu Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Keenam dimensi tersebut memungkinkan kondisi pembangunan desa dibaca secara lebih menyeluruh. Artinya, status kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kemampuan desa dalam menyediakan layanan dasar, mengembangkan perekonomian, membangun kehidupan sosial, menjaga lingkungan, meningkatkan keterhubungan wilayah, serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Dari perspektif kebijakan, hasil pendataan ini memberikan beberapa arah tindak lanjut.
Pertama, bagi Desa Mandiri, kebijakan perlu diarahkan pada penguatan produktivitas, inovasi, pengembangan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan agar status kemandirian dapat dipertahankan.
Kedua, bagi Desa Maju dan Berkembang, diperlukan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan potensi unggulan desa agar percepatan peningkatan status dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Ketiga, bagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, diperlukan intervensi afirmatif melalui pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, konektivitas wilayah, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan desa.
Keempat, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan desa.
Dari Pendataan Menuju Kebijakan Pembangunan yang Tepat Sasaran
Hasil Indeks Desa Tahun 2026 memiliki arti strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memetakan tipologi desa, mengenali kesenjangan pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan intervensi, serta menyusun prioritas penggunaan Dana Desa dan program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan sesuai kewenangan masing-masing.
Hal yang tidak kalah penting adalah menjadikan hasil pengukuran sebagai bahan evaluasi pembangunan. Pemerintah perlu melihat tidak hanya perubahan status desa, tetapi juga perkembangan setiap dimensi yang membentuk status tersebut. Dengan demikian, intervensi dapat diarahkan pada indikator yang masih lemah dan menjadi penghambat kemajuan desa.
Ke depan, keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh bertambahnya jumlah Desa Mandiri, tetapi juga oleh semakin berkurangnya kesenjangan antarwilayah, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, serta semakin kuatnya kemampuan desa mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki.
Melalui pemanfaatan Indeks Desa secara konsisten, Kemendesa PDT bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Indeks Desa bukan sekadar instrumen untuk menetapkan status desa, melainkan pijakan untuk memastikan bahwa setiap desa memperoleh arah pembangunan dan dukungan yang sesuai dengan kondisi serta potensi wilayahnya.
Penulis : Mustakim I Perencana Ahli Madya - Kemendesa PDT

Posting Komentar