JAKARTA — Pemerintah mendorong pembangunan desa memasuki fase baru. Keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari seberapa besar pembangunan mampu meningkatkan kemandirian desa, menurunkan kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pembangunan desa kini diarahkan semakin kuat pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling nyata adalah pembangunan desa sekarang bergerak dari sekadar membangun fisik menjadi membangun kemandirian, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Yandri dalam bahan kebijakan pembangunan desa.
Perubahan itu terlihat dari perkembangan status desa. Jumlah Desa Mandiri yang pada 2016 baru mencapai 174 desa, meningkat menjadi 23.409 desa pada 2026. Dengan capaian tersebut, hampir satu dari tiga desa di Indonesia kini telah berada pada kategori Mandiri.
Yandri menekankan, kenaikan status desa tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif. Pemerintah ingin memastikan peningkatan status juga diikuti membaiknya pelayanan dasar, meningkatnya aktivitas ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan bertambahnya pendapatan masyarakat.
Dana Desa Rp739,25 Triliun, Pemerintah Geser Fokus ke Outcome
Sejak digulirkan pada 2015 hingga 2026, komitmen pendanaan negara melalui Dana Desa mencapai sekitar Rp739,25 triliun. Dana tersebut telah menjadi salah satu fondasi pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat di desa.
Berbagai pembangunan telah dihasilkan. Pemerintah mencatat sekitar 409 ribu kilometer jalan desa, lebih dari 2 juta meter jembatan, lebih dari 16 ribu pasar desa, serta dukungan terhadap lebih dari 48 ribu kegiatan BUM Desa.
Pada sektor pelayanan dasar, Dana Desa juga berkontribusi terhadap pembangunan sekitar 1,8 juta unit fasilitas air bersih, lebih dari 115 ribu sumur, sekitar 57 juta meter drainase, lebih dari 582 ribu MCK, serta berbagai fasilitas posyandu, polindes, dan PAUD.
Namun pemerintah menilai pembangunan fisik tidak boleh menjadi ukuran akhir.
“Jalan dan jembatan adalah output. Tetapi pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat adalah outcome yang kita kejar,” kata Yandri.
Karena itu, evaluasi Dana Desa diarahkan semakin kuat pada hasil: apakah kemiskinan menurun, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, akses pelayanan dasar membaik, dan desa semakin mampu membangun kekuatan ekonominya sendiri.
Kemiskinan Perdesaan Turun, Tantangan Belum Selesai
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 berada pada 10,72 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang terus menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan desa.
Pemerintah menargetkan kemiskinan perdesaan terus menurun, sejalan dengan penguatan kegiatan produktif, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kebijakan pembangunan desa, intervensi diarahkan pada tiga kelompok utama: masyarakat miskin dan rentan tetap mendapat perlindungan, masyarakat yang belum bekerja didorong memperoleh kesempatan kerja, sementara pelaku usaha desa diperkuat agar semakin produktif dan memiliki akses pasar.
Dana Desa juga tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program perlindungan sosial, Padat Karya Tunai Desa, pengembangan ekonomi lokal, penguatan BUM Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, UMKM, serta kegiatan berbasis potensi lokal.
Pembangunan Desa Juga Ukur Kualitas SDM
Selain ekonomi, pembangunan desa juga diarahkan pada peningkatan kualitas manusia.
Pemerintah menilai kemajuan desa harus tercermin dalam akses masyarakat terhadap kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya.
Penurunan stunting, misalnya, menjadi bagian dari indikator pembangunan lintas sektor yang juga berkaitan erat dengan peran desa. Intervensi terhadap stunting dilakukan melalui dukungan terhadap posyandu, air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, serta pemberdayaan keluarga.
Pemerintah menegaskan, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana yang dibangun, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.
Ekonomi Desa Jadi Fokus Berikutnya
Setelah pembangunan infrastruktur dasar semakin kuat, pemerintah kini mendorong ekonomi desa menjadi motor pertumbuhan baru.
Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap APB Desa yang berada pada kisaran 2,6 persen pada 2024 diarahkan meningkat menjadi 3,2 persen pada 2029.
BUM Desa juga tidak lagi dinilai hanya berdasarkan jumlah kelembagaannya. Pemerintah mulai menekankan ukuran yang lebih substantif, seperti omzet, tenaga kerja yang diciptakan, kerja sama usaha, produktivitas, hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa. Arah kebijakan menargetkan kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes meningkat dari 3,97 persen menjadi 4,22 persen.
Tantangan ketenagakerjaan di perdesaan masih cukup besar. Data kebijakan Kementerian Desa PDT mencatat tenaga kerja formal perdesaan pada 2025 sekitar 29,75 persen, sementara setengah pengangguran perdesaan masih sekitar 10,22 persen.
Karena itu, pemerintah mendorong desa agar tidak hanya naik status, tetapi benar-benar memiliki ekonomi yang hidup, lapangan kerja yang tumbuh, serta peluang usaha yang membuat generasi muda memiliki masa depan di desanya sendiri.
BUM Desa dan Kopdes Didorong Jadi Satu Ekosistem
Pemerintah juga mendorong BUM Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
BUM Desa diarahkan mengelola aset, potensi, pelayanan, dan usaha produktif desa. Sementara Kopdes berfungsi memperkuat aktivitas ekonomi berbasis anggota, termasuk perdagangan, distribusi, agregasi produk, serta rantai pasok.
“Keduanya tidak saling menggantikan, tetapi harus saling mendukung dan melengkapi untuk memperkuat ekonomi desa,” demikian arah kebijakan yang disiapkan pemerintah.
Pemerintah juga menekankan koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara kelembagaan. Setiap koperasi harus memiliki basis usaha yang jelas, potensi ekonomi yang terpetakan, tata kelola yang sehat, digitalisasi, kemitraan, serta indikator kinerja yang dapat diukur.
Desa Tetap Punya Ruang Menentukan Prioritas
Di tengah perubahan arah penggunaan Dana Desa, pemerintah memastikan kewenangan desa tetap dijaga.
Pemerintah pusat menetapkan koridor kebijakan dan fokus penggunaan Dana Desa, sementara kegiatan konkret tetap ditentukan melalui Musyawarah Desa.
“Pusat menentukan arah kebijakannya, Musyawarah Desa menentukan prioritas konkretnya, dan pemerintah desa melaksanakannya,” demikian rumusan yang digunakan dalam kebijakan pembangunan desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa mencakup penanganan kemiskinan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, penguatan ekonomi, hingga dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Di dalam koridor tersebut, desa tetap menentukan kegiatan, lokasi, penerima manfaat, dan pelaksanaannya sesuai kondisi lokal.
Pendamping Desa Didorong Lebih Profesional dan Berbasis Kinerja
Transformasi pembangunan desa juga menyentuh sistem pendampingan.
Tenaga Pendamping Profesional ke depan didorong tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga mampu membaca data, memperkuat perencanaan, mengawal penggunaan Dana Desa, mendampingi pengembangan ekonomi lokal, serta membantu desa menghasilkan perubahan nyata.
Pengelolaan pendamping juga diarahkan semakin berbasis kinerja dan kebutuhan desa. Desa dengan masalah kemiskinan, misalnya, membutuhkan kompetensi pendampingan yang berbeda dengan desa yang sedang mengembangkan digitalisasi, ketahanan pangan, BUM Desa, atau ekonomi produktif.
Dalam pengelolaan TPP, pemerintah menekankan prinsip profesionalitas, integritas, netralitas, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Pemerintah menilai pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau satu level pemerintahan.
Karena itu, pendekatan pembangunan desa didorong melalui kolaborasi octahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, inovasi dan teknologi, yayasan atau NGO/LSM, tokoh atau profesional, serta media.
Perguruan tinggi dapat memperkuat data, riset, dan inovasi. Dunia usaha dapat menjadi off-taker produk desa. Teknologi dapat membuka pasar baru. Media memperkuat transparansi dan promosi potensi desa. Sementara pemerintah daerah diharapkan menghubungkan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
Bagi pemerintah desa, data menjadi titik awal pengambilan keputusan. Bagi pendamping, perannya semakin substantif. Sedangkan bagi masyarakat, Musyawarah Desa tetap menjadi ruang utama untuk menentukan kebutuhan dan mengawasi pembangunan.
Pemerintah: Dana Desa Harus Menjadi Kesejahteraan
Pemerintah menegaskan pembangunan desa kini harus bergerak dari sekadar aktivitas menuju hasil.
Pekerjaan rumah masih besar. Kemiskinan perdesaan masih perlu ditekan, lapangan kerja berkualitas perlu diperluas, ekonomi desa harus semakin produktif, pelayanan dasar perlu terus diperkuat, dan desa tertinggal serta sangat tertinggal membutuhkan intervensi lebih presisi.
Namun arah pembangunan semakin jelas, desa ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan hanya lokasi pelaksanaan program.
“Yang tidak boleh gagal adalah mengubah Dana Desa menjadi kesejahteraan,”
“Pembangunan desa tidak boleh berhenti menjadi laporan, tetapi harus benar-benar menjadi pekerjaan, pendapatan, pelayanan yang baik, dan masa depan bagi masyarakat desa.”
Posting Komentar