Jakarta – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi biru (blue economy). Program ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Revitalisasi tambak Pantura merupakan
implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kemandirian
bangsa melalui optimalisasi sumber daya kelautan, pembangunan dari desa dan
kawasan pesisir, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal. Program
ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang menempatkan
sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi
nasional.
Bangkitkan Potensi Tambak Pantura
Tahap pertama revitalisasi difokuskan pada
pengembangan 14.090 hektare tambak nila salin di empat kabupaten di
Provinsi Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Kawasan tersebut dipilih karena memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya
perikanan nasional, namun selama bertahun-tahun mengalami penurunan
produktivitas akibat sedimentasi, kerusakan infrastruktur, serta pengelolaan
tambak yang belum optimal.
Revitalisasi tidak hanya memperbaiki kolam
budidaya, tetapi juga membangun kawasan budidaya modern yang terintegrasi.
Infrastruktur yang disiapkan meliputi pembangunan tandon air, saluran intake
dan outlet, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tanggul, jaringan
jalan kawasan, kawasan hijau, fasilitas pengelola, cold storage, pabrik
es, hingga Unit Pengolahan Ikan (UPI). Dengan pendekatan tersebut, pemerintah
menargetkan terbentuknya rantai nilai perikanan yang terintegrasi dari hulu
hingga hilir.
Produktivitas Melonjak dan Ciptakan
Lapangan Kerja
Pemerintah menargetkan produktivitas tambak
meningkat hingga 144 ton per hektare per tahun melalui penerapan
teknologi budidaya intensif, biosekuriti, penggunaan benih unggul, dan
digitalisasi pengelolaan tambak.
Apabila seluruh kawasan beroperasi penuh pada
2029, program ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 1,18 juta ton
ikan nila salin per tahun dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp28,2
triliun setiap tahun.
Selain meningkatkan pasokan pangan nasional,
revitalisasi tambak Pantura diperkirakan mampu menyerap sekitar 132.056
tenaga kerja, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Investasi Rp15 Triliun untuk Hilirisasi
Perikanan
Pengembangan kawasan membutuhkan investasi
sekitar Rp15 triliun hingga 2029. Dana tersebut akan digunakan untuk
membangun infrastruktur budidaya, hatchery, industri pakan, sistem logistik
rantai dingin, fasilitas pengolahan hasil perikanan, hingga jaringan distribusi
dan ekspor.
Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
Tahun 2026 difokuskan pada penyelesaian dokumen teknis, AMDAL, tata batas
kawasan, dan perizinan. Tahap konstruksi dilaksanakan pada 2027–2028, sedangkan
operasional penuh ditargetkan dimulai pada 2029.
Waingapu Jadi Model Nasional Budidaya
Udang
Selain Pantura, pemerintah juga mengembangkan Model
Tambak Udang Terintegrasi seluas 2.000 hektare di Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai proyek percontohan nasional.
Kawasan tersebut dirancang menggunakan sistem
budidaya modern berbasis klaster yang mengintegrasikan pembenihan, budidaya,
industri pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Program ini diproyeksikan
menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun, menyerap 8.820
tenaga kerja, serta membutuhkan investasi sekitar USD500 juta atau
setara Rp7,2 triliun.
Model tersebut diharapkan menjadi acuan
pengembangan kawasan budidaya modern di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Keberhasilan revitalisasi tambak tidak hanya
ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga sinergi lintas sektor. Program
ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BUMN Danantara,
pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun
ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing
industri perikanan nasional.
Revitalisasi Tambak Harus
Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Perencana Ahli Madya Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan, Mustakim, menilai keberhasilan
revitalisasi tambak tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, tetapi harus
mampu menggerakkan transformasi ekonomi desa pesisir secara menyeluruh.
Menurutnya, revitalisasi tambak merupakan
investasi strategis yang memberikan multiplier effect karena mampu
mendorong tumbuhnya industri budidaya, pengolahan hasil perikanan, perdagangan,
logistik, UMKM, koperasi desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
"Revitalisasi tambak harus dipandang
sebagai pembangunan kawasan ekonomi pesisir yang terintegrasi. Ketika produksi
meningkat, maka yang berkembang bukan hanya sektor perikanan, tetapi juga
industri pendukung, usaha mikro, perdagangan, transportasi, hingga kesempatan
kerja bagi masyarakat desa," ujar Mustakim.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan
berbasis kawasan (area-based development) menjadi kunci keberhasilan
program. Infrastruktur budidaya harus dibangun bersamaan dengan penguatan
kelembagaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses
pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, dan kepastian pasar.
Menurut Mustakim, terdapat lima faktor utama
yang menentukan keberhasilan revitalisasi tambak Pantura, yaitu sinkronisasi
perencanaan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan ekonomi desa, percepatan
hilirisasi industri perikanan, penerapan prinsip ekonomi biru, serta penguatan
tata kelola berbasis data melalui sistem informasi digital dan dashboard
produksi.
Ia juga menilai bahwa desa-desa di sekitar
kawasan tambak harus menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional melalui
pengembangan BUM Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
kelompok pembudidaya ikan, dan UMKM pengolahan hasil perikanan agar manfaat
ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Dengan investasi sekitar Rp15 triliun,
target produksi 1,18 juta ton nila salin per tahun, serta potensi
penyerapan 132.056 tenaga kerja, revitalisasi tambak Pantura dapat
menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Tantangan berikutnya
adalah memastikan manfaat ekonomi tersebut benar-benar dinikmati masyarakat
desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal, kemitraan usaha yang
inklusif, peningkatan kapasitas SDM, serta akses pembiayaan dan pasar,"
katanya.
Menurut Mustakim, model tambak udang
terintegrasi di Waingapu juga dapat menjadi laboratorium nasional bagi
pengembangan kawasan budidaya modern di berbagai daerah. Apabila kedua model
tersebut berhasil direplikasi, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya
sebagai salah satu produsen perikanan budidaya terbesar di dunia.
Transformasi Kawasan Pesisir
Revitalisasi Tambak Pantura tidak hanya menjadi
proyek pembangunan sektor perikanan, tetapi juga merupakan transformasi kawasan
pesisir yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri,
pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, dan pelestarian lingkungan
dalam satu ekosistem pembangunan.
Dengan dukungan kebijakan nasional, investasi
yang memadai, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola berbasis data,
program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan
daya saing industri perikanan, mengurangi kemiskinan di kawasan pesisir, dan
menjadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.