Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Sidang dihadiri para menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi nasional, dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam
sidang tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi
antarkementerian/lembaga agar seluruh program strategis dapat dilaksanakan
secara lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah Program Dukungan
Kesejahteraan Tahun 2026, yang dirancang sebagai paket kebijakan
komprehensif melalui tiga pilar, yaitu Program 0% Kemiskinan, Program
Universal, dan Program Afirmatif.
Program
0% Kemiskinan
- Program
Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp75.000–Rp250.000
per bulan bagi sekitar 10 juta keluarga.
- Sekolah
Rakyat dengan nilai manfaat sekitar Rp4
juta per bulan bagi 44.636 siswa.
- Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, berupa bantuan biaya
hidup Rp800.000–Rp1.400.000 per bulan serta pembebasan
UKT bagi sekitar 1,2 juta mahasiswa.
- Program
Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp37.500–Rp150.000
per bulan bagi 22,1 juta siswa.
- Kartu
Sembako senilai Rp200.000 per bulan untuk 18,25
juta keluarga.
- Bantuan
Sosial ATENSI dengan nilai maksimal Rp2,4
juta per tahun bagi 83.357 penerima.
- PBI
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar
sekitar Rp42.000 per bulan bagi 96,8 juta peserta.
- Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20
juta per rumah untuk 400 ribu penerima.
- Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekitar Rp727
ribu per bulan bagi 1,88 juta rumah tangga.
- Program
pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan
komunitas adat terpencil.
- Bantuan
kebencanaan sesuai kategori kebutuhan.
- Subsidi
LPG 3 kg sekitar Rp107 ribu per bulan kepada 66,4
juta rumah tangga.
- Subsidi
dan kompensasi Solar sekitar Rp578 ribu per
bulan untuk 484 juta transaksi.
- Kompensasi
Pertalite sekitar Rp89 ribu.
- Subsidi
listrik sebesar Rp130 ribu–Rp150
ribu per bulan kepada sekitar 87 juta pelanggan rumah
tangga.
- Diskon
tarif kereta api sekitar Rp69 ribu per
penumpang.
- Diskon
tarif angkutan laut sekitar Rp97 ribu per
penumpang.
- Bantuan
pangan berupa 10 kilogram beras dan
2 liter minyak goreng setiap bulan selama tiga bulan dengan nilai
manfaat sekitar Rp179 ribu per bulan bagi 33,24
juta keluarga.
Program
Universal
- Makan
Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai manfaat
sekitar Rp300 ribu per bulan bagi sekitar 74,56
juta siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- Cek
Kesehatan Gratis (CKG) dengan manfaat layanan
senilai Rp655 ribu hingga Rp1,13 juta per pemeriksaan, yang
ditargetkan menjangkau sekitar 130,8 juta masyarakat.
Program
Afirmatif
- Magang
S1 Fresh Graduate dengan dukungan sekitar Rp3,6
juta per bulan bagi 150 ribu peserta selama enam
bulan.
- Sekolah
Unggul Garuda dengan bantuan sekitar Rp9,5
juta per bulan bagi 1.920 siswa.
- Beasiswa
LPDP, baik dalam maupun luar negeri, bagi lebih dari 23
ribu mahasiswa.
- Beasiswa
S1 Garuda, Beasiswa S1 Universitas
Pertahanan (Unhan), dan Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara.
- Subsidi
pupuk yang menjangkau lebih dari 14,2 juta
petani dan pembudidaya ikan.
- Subsidi
bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sekitar 6
juta debitur.
- Sertifikasi
halal gratis untuk mendukung daya saing pelaku
UMKM.
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet
Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Sidang dihadiri para menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk
membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan program-program prioritas
pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
penguatan ekonomi nasional, dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam
sidang tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi
antarkementerian/lembaga agar seluruh program strategis dapat dilaksanakan
secara lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah Program Dukungan
Kesejahteraan Tahun 2026, yang dirancang sebagai paket kebijakan
komprehensif melalui tiga pilar, yaitu Program 0% Kemiskinan, Program
Universal, dan Program Afirmatif.
Program
ini difokuskan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan
rentan melalui berbagai bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan.
Beberapa program utama yang menjadi bagian dari intervensi tersebut meliputi:
Selain
bantuan sosial, pemerintah juga memperkuat perlindungan masyarakat melalui:
Pemerintah
juga memberikan berbagai subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, antara
lain:
Presiden
juga mendorong percepatan implementasi program yang menjangkau masyarakat luas,
antara lain:
Kedua
program tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam
meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan produktivitas sumber daya manusia
Indonesia.
Pada
aspek peningkatan kualitas SDM dan ekonomi produktif, pemerintah terus
memperluas berbagai program afirmatif, antara lain:
Program-program
tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan, memperkuat kompetensi
tenaga kerja, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan produktivitas
sektor pertanian dan UMKM.
Presiden
Prabowo menegaskan bahwa seluruh program prioritas tersebut merupakan bagian
dari strategi pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan, memperkuat
perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui kolaborasi seluruh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis
manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh pelosok
Indonesia.