Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026–2029, pemerintah menargetkan modernisasi 4.582 kapal ikan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta membangun ekonomi desa pesisir yang lebih maju dan berdaya saing.
Kebijakan
ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang menempatkan desa sebagai
pusat pertumbuhan baru. Selain meningkatkan hasil tangkapan nelayan,
modernisasi armada juga diharapkan mendorong berkembangnya industri pengolahan
hasil laut, memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Presiden
Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kemandirian
bangsa harus dibangun melalui ketahanan pangan, kemandirian energi, dan
pembangunan yang dimulai dari desa. Menurut Presiden, potensi sumber daya
alam Indonesia harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan tersebut menjadi
landasan berbagai program prioritas, termasuk penguatan sektor kelautan dan
perikanan sebagai salah satu sumber pangan nasional.
Potensi
Besar yang Perlu Dioptimalkan
Indonesia
memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Sebagai
negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau,
garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, serta wilayah laut sekitar 6,4
juta kilometer persegi.
Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia,
terutama di kawasan perdesaan. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan nasional terus meningkat, namun
produktivitas nelayan masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan armada,
teknologi penangkapan, dan infrastruktur pendukung.
Sebagian
besar nelayan masih menggunakan kapal berukuran kecil dengan jangkauan terbatas
sehingga hasil tangkapan belum optimal dan rentan terhadap perubahan cuaca.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah yang
diterima masyarakat pesisir.
Modernisasi
Armada Menjadi Prioritas
Melalui
PKPN 2026–2029, pemerintah menargetkan modernisasi 4.582 kapal ikan yang
dilengkapi mesin lebih efisien, sistem navigasi dan komunikasi, perangkat
keselamatan pelayaran, serta fasilitas penyimpanan hasil tangkapan (cold
storage) untuk menjaga kualitas ikan hingga ke pasar.
Program
ini tidak hanya berfokus pada pengadaan kapal, tetapi juga membangun ekosistem
perikanan yang terintegrasi. Pemerintah akan memperkuat pelabuhan perikanan,
tempat pelelangan ikan modern, gudang logistik, pabrik es, industri pengolahan
hasil laut, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai
penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
Selain
itu, kegiatan modernisasi mencakup pelatihan nelayan, digitalisasi pemantauan
armada, peningkatan keselamatan pelayaran, penguatan akses pembiayaan, dan
pengembangan industri berbasis hasil laut agar manfaat ekonomi dapat dirasakan
secara berkelanjutan.
Menyasar
Sentra Perikanan Nasional
Implementasi
program dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sentra-sentra
perikanan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,
Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.
Penetapan
lokasi mempertimbangkan potensi sumber daya ikan, kesiapan pelabuhan, jumlah
nelayan, keberadaan koperasi, serta keterpaduan dengan Program Kampung
Nelayan Merah Putih dan pengembangan kawasan ekonomi pesisir.
Pendekatan
berbasis kawasan ini diharapkan mampu memperkuat rantai nilai perikanan dari
hulu hingga hilir sehingga desa pesisir berkembang menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi baru.
Mendukung
Ketahanan Pangan Nasional
Modernisasi
armada menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ikan
merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat Indonesia dan memiliki
peran strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Selain
meningkatkan produksi, modernisasi armada diproyeksikan mampu mengurangi
kehilangan hasil (post-harvest loss), meningkatkan mutu produk,
memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing perikanan Indonesia di
pasar domestik maupun internasional.
Kebijakan
ini juga sejalan dengan konsep Ekonomi Biru yang dikembangkan
pemerintah, yaitu meningkatkan produktivitas sektor kelautan tanpa mengabaikan
keberlanjutan ekosistem laut melalui praktik penangkapan ikan yang bertanggung
jawab dan ramah lingkungan.
Desa
Pesisir Menjadi Motor Pertumbuhan Baru
Modernisasi
kapal diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi desa-desa pesisir.
Aktivitas ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada penangkapan ikan, tetapi
berkembang ke sektor pengolahan hasil laut, logistik, perdagangan, jasa
perawatan kapal, hingga pengembangan UMKM berbasis perikanan.
Penguatan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diharapkan memperpendek rantai
distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan posisi tawar
nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan.
Dengan
demikian, desa pesisir tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi berkembang
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah lebih besar
bagi masyarakat.
Menurut Mustakim, Perencana Ahli Madya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, modernisasi kapal ikan harus dipandang sebagai investasi pembangunan desa, bukan sekadar program pengadaan armada.
"Modernisasi
kapal akan berhasil apabila dibangun bersama pelabuhan, koperasi, industri
pengolahan, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi pemasaran. Ketika seluruh
ekosistem tersebut terhubung, desa pesisir akan tumbuh menjadi pusat ekonomi
baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat
ketahanan pangan nasional."
Ia
menambahkan bahwa keberhasilan program membutuhkan sinergi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, lembaga
keuangan, dan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara
merata dan berkelanjutan.
Membangun
Indonesia dari Desa Pesisir
Modernisasi
4.582 kapal ikan menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya
berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh desa-desa pesisir yang
menjadi tulang punggung produksi pangan laut Indonesia.
Melalui
penguatan armada, pembangunan infrastruktur, pengembangan koperasi, peningkatan
kapasitas nelayan, dan penguatan industri pengolahan hasil laut, pemerintah
berharap desa pesisir mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang
tangguh, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung terwujudnya Indonesia
Emas 2045.