Tapanuli Selatan – Pemerintah pusat terus mempercepat pemulihan daerah
terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kali ini, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) bersama Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas turun langsung ke Kabupaten Tapanuli Selatan,
Sumatera Utara, untuk memverifikasi usulan rehabilitasi dan rekonstruksi
infrastruktur desa pascabencana.
Verifikasi lapangan tersebut berlangsung pada
7–11 Juli 2026 dan menjadi bagian dari Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (PRRP) Sumatera yang bertujuan memastikan bantuan pemerintah tepat
sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Kabupaten Tapanuli Selatan, M. Yusuf Nasution, mengatakan identifikasi
dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang rusak akibat
bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada 2025.
"Kami ingin memastikan bahwa usulan yang diajukan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga program yang nantinya dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal," ujar Yusuf, Jumat (11/7/2026).
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak,
yakni lima titik sarana air bersih (SAB), dua unit jembatan desa, dua unit
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tiga fasilitas sanitasi.
Menurut Yusuf, keberadaan infrastruktur
tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk memulihkan akses
terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan
konektivitas antarwilayah yang sempat terganggu akibat bencana.
Tim verifikasi terdiri dari Bambang Apriyanto
beserta jajaran dari Kemendes PDT dan Rakadipta Septian Dwiputra bersama tim
dari Bappenas. Selama pelaksanaan di lapangan, mereka didampingi oleh sejumlah
organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas PMD, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Tapanuli Selatan.
Salah satu lokasi yang menjadi fokus
peninjauan adalah sumber Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Tolang Jae, Kecamatan
Sayurmatinggi. Di lokasi tersebut, tim melakukan pengecekan kondisi sumber air,
tingkat kerusakan, jumlah penerima manfaat, serta kelayakan pembangunan yang
diusulkan.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu,
menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya.
Menurut dia, program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan
membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga menjadi langkah
strategis dalam menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur dasar akan mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika akses air bersih, jembatan, sanitasi, dan fasilitas pendidikan kembali tersedia, maka produktivitas masyarakat juga akan meningkat," kata Gus Irawan.
Infrastruktur Desa Rentan Terdampak Bencana, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin puting beliung menjadi ancaman yang paling sering merusak infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
Sementara itu, data Potensi Desa (Podes) Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 42 persen desa dan kelurahan di
Indonesia berada di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, mulai dari
banjir, longsor, gempa bumi, hingga kekeringan.
Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri termasuk
daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir dan tanah longsor karena
kondisi geografisnya yang didominasi perbukitan dan daerah aliran sungai.
Karena itu, pembangunan infrastruktur yang
tangguh bencana menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak
kembali mengalami kerugian besar ketika bencana terjadi di masa mendatang.
Sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan penguatan ketahanan bencana dan pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan.
Selain itu, program ini mendukung implementasi
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi membangun Indonesia dari
desa dan dari bawah melalui pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi
masyarakat.
Hasil identifikasi lapangan di Kabupaten
Tapanuli Selatan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat
dalam menetapkan lokasi dan jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera.
Pemerintah berharap, melalui proses verifikasi
yang dilakukan secara langsung dan berbasis kebutuhan masyarakat, program
rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan desa menghadapi risiko
bencana di masa depan.