.png)
Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika geopolitik global, hingga ancaman krisis pangan dunia, Indonesia memilih membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah menilai, ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga harus dibangun melalui penguatan rantai pasok, teknologi, kelembagaan petani dan nelayan, serta distribusi yang lebih efisien.
Dalam dokumen Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026–2029, pemerintah menetapkan sejumlah program strategis yang menjadi penggerak utama sektor pangan. Di antaranya pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi 4.582 kapal ikan, pengembangan 40.000 lokasi budidaya ikan darat, revitalisasi 14.090 hektare tambak nila salin di Pantai Utara Jawa, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, hingga peningkatan produksi daging, susu, dan telur. Seluruh program tersebut diproyeksikan memperkuat produksi pangan nasional dari hulu hingga hilir sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan perdesaan.
Pangan Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada akhir periode RPJMN melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis, termasuk pertanian dan perikanan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai transformasi sistem pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi, modernisasi teknologi, penguatan kawasan pangan, hingga pembangunan rantai pasok yang terintegrasi. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan nilai tambah sektor pangan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Artinya, setiap peningkatan produktivitas pada sektor ini akan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perdesaan.
Desa Menjadi Basis Kedaulatan Pangan
Salah satu program yang mendapat perhatian besar adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai pusat aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pesisir yang dilengkapi pelabuhan, pabrik es, cold storage, fasilitas pengolahan hasil perikanan, hingga penguatan kelembagaan usaha.
Dalam dokumen PKPN disebutkan, setiap Kampung Nelayan Merah Putih diperkirakan mampu meningkatkan produksi perikanan antara 200 hingga 800 ton per tahun serta menciptakan sekitar 70 lapangan kerja di setiap lokasi. Program ini juga diintegrasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai lembaga yang memperkuat rantai distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
Di sektor budidaya, pemerintah menargetkan pembangunan 40.000 lokasi budidaya ikan darat melalui sistem bioflok dan minapadi. Selain meningkatkan pasokan protein nasional, program ini juga mendukung penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi desa.
Investasi yang Menghasilkan Nilai Tambah
Penguatan sektor pangan juga dilakukan melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi yang mencakup komoditas padi, jagung, kedelai, hingga ubi kayu. Pemerintah mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi digital, pembangunan irigasi, penguatan logistik, dan peningkatan kualitas pascapanen.
Tidak hanya itu, subsektor perkebunan juga terus diperkuat melalui pengembangan komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, kelapa, jambu mete, dan rempah-rempah. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat hilirisasi industri sehingga komoditas Indonesia tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Laporan World Bank menunjukkan bahwa investasi pada sektor pertanian memiliki dampak yang sangat besar terhadap penurunan kemiskinan, terutama di negara berkembang yang masih memiliki basis ekonomi perdesaan. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menekankan bahwa sistem pangan yang tangguh harus dibangun melalui integrasi produksi, distribusi, inovasi teknologi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
PKPN 2026–2029 Jadi Peta Jalan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Mustakim, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, keberhasilan program kedaulatan pangan tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya produksi.
"Kedaulatan pangan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan sektor pangan harus menghubungkan petani, nelayan, koperasi, industri pengolahan, hingga pasar dalam satu rantai nilai yang terintegrasi. Jika itu berjalan baik, desa akan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, digitalisasi rantai pasok, pembangunan infrastruktur logistik, serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan menjadi faktor penting agar seluruh investasi pemerintah mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.
"Ketahanan pangan bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak pangan, tetapi memastikan pangan tersedia, mudah diakses, memiliki nilai tambah, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Jika seluruh komponen tersebut berjalan bersama, Indonesia memiliki peluang besar mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjadikan desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mustakim.
Menuju Indonesia yang Lebih Mandiri
Melalui investasi besar pada sektor pertanian dan perikanan, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Dengan dukungan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat desa, kedaulatan pangan diharapkan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Referensi
- Dokumen Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026–2029.
- RPJMN 2025–2029 dan strategi ketahanan pangan nasional.
- Transformasi Sistem Pangan Indonesia (Bappenas–INDEF).
- Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2025–2029.
- Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025–2029.