IPMas Jadi Kompas Baru Pembangunan Sosial Indonesia, Pemerintah Siapkan Evaluasi Desa dan Kelurahan Berkinerja Baik Berbasis Modal Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat paradigma pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjadikan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebagai indikator nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sekaligus instrumen baru untuk mengukur kualitas pembangunan sosial Indonesia.

IPMas hadir sebagai pelengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika IPM selama ini mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IPMas memotret kondisi sosial masyarakat melalui tiga dimensi utama, yakni Kohesi Sosial, Inklusi Sosial, dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil.

Berdasarkan hasil penghitungan terbaru, nilai IPMas Indonesia pada tahun 2024 mencapai 66,28, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 62,85. Pemerintah menargetkan nilai tersebut meningkat menjadi 68,13 pada tahun 2029 sebagai bagian dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

 Mengukur Modal Sosial Bangsa, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan bahwa IPMas dikembangkan untuk menangkap dinamika sosial Indonesia yang sangat plural dan kompleks.

"IPMas diharapkan menjadi pelengkap informasi dari IPM sehingga proses perumusan kebijakan pembangunan menjadi lebih komprehensif dan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas."

Sejak dikembangkan pada 2018, IPMas dibangun dari 28 indikator, 12 aspek, dan 18 variabel yang bersumber dari berbagai survei nasional, antara lain Susenas, Sakernas, Podes, dan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Indikator tersebut mencerminkan berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat, mulai dari gotong royong, toleransi, kepercayaan sosial, partisipasi warga, hingga kapasitas masyarakat sipil.

 

Kemenko PMK Keberhasilan IPMas Adalah Kerja Bersama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa peningkatan IPMas tidak dapat dicapai oleh satu kementerian atau lembaga saja.

"Kemenko PMK bukan pemain tunggal. Perannya adalah menyinkronkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan agar seluruh program kementerian dan lembaga bermuara pada satu hasil bersama, yaitu peningkatan kualitas pembangunan masyarakat Indonesia."

Menurut Kemenko PMK, keberhasilan IPMas merupakan keberhasilan kolektif yang melibatkan kementerian di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyepakati empat agenda utama:

1. Memetakan program kementerian/lembaga terhadap 28 indikator IPMas;
2. Mengidentifikasi kesenjangan kebijakan, intervensi, dan data;
3. Membentuk focal point dan mekanisme koordinasi lintas sektor;
4. Menyusun Matriks Intervensi Nasional IPMas.

 

Tantangan Besar Ketersediaan dan Keberlanjutan Data, Di tengah meningkatnya capaian IPMas, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam aspek ketersediaan data.

Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Dr. Budi Santoso, mengungkapkan bahwa beberapa indikator IPMas tahun 2024 masih menggunakan metode estimasi dan proksi karena keterbatasan data.

Salah satu penyebabnya adalah Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2024 tidak dilaksanakan akibat efisiensi anggaran, sehingga sejumlah indikator harus menggunakan angka estimasi.

"Indikator yang menggunakan estimasi dan proksi perlu ditinjau ulang agar pengukuran IPMas tidak bias dan tetap mencerminkan kondisi riil masyarakat."

BPS juga menegaskan perlunya penguatan integrasi data melalui Susenas, Sakernas, Podes, dan berbagai modul sosial lainnya untuk menjamin keberlanjutan pengukuran IPMas hingga tahun 2029.

IPMas Berpotensi Menjadi Dasar Evaluasi Desa dan Kelurahan Berkinerja Baik, Pengamat pembangunan menilai bahwa IPMas berpotensi menjadi instrumen evaluasi Desa dan Kelurahan Berkinerja Baik di Indonesia.

Selama ini, pengukuran kemajuan desa masih lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan pembangunan fisik. Padahal, pembangunan sosial seperti gotong royong, toleransi, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan merupakan modal utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, indikator-indikator IPMas dapat diintegrasikan dalam sistem penilaian desa dan kelurahan, antara lain:

Dimensi Kohesi Sosial

• Tingkat gotong royong masyarakat;
• Keaktifan organisasi kemasyarakatan;
• Partisipasi dalam musyawarah desa;
• Tingkat kepercayaan sosial antarwarga.

Dimensi Inklusi Sosial

• Penerimaan terhadap keberagaman;
• Kesetaraan gender;
• Perlindungan kelompok rentan;
• Dukungan terhadap masyarakat miskin dan minoritas.

Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil

• Kepemilikan identitas hukum;
• Partisipasi dalam proses pembangunan;
• Keterbukaan informasi publik;
• Mitigasi risiko sosial dan bencana;
• Penyelesaian konflik sosial.

 Menjadi Dasar Insentif Dana Desa, Penguatan IPMas hingga tingkat desa dan kelurahan juga dinilai dapat menjadi dasar dalam pemberian Dana Desa berbasis kinerja (performance-based financing).

Desa yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan sosial, menjaga kohesi masyarakat, memperkuat partisipasi warga, serta mendorong inklusi sosial dapat diberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan dan stimulus bagi desa lainnya.

"Desa yang memiliki capaian IPMas tinggi dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan sosial layak memperoleh insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat."

Skema tersebut dapat diterapkan melalui:

✅ Dana Insentif Desa Berkinerja Baik;

✅ Penghargaan Desa dan Kelurahan Berkinerja Baik;

✅ Prioritas program pemberdayaan masyarakat;

✅ Dukungan pembiayaan inovasi sosial berbasis desa.

 Rekomendasi Kebijakan, Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan pemerintah antara lain:

Jangka Pendek

1. Menetapkan IPMas sebagai salah satu indikator evaluasi Desa dan Kelurahan Berkinerja Baik;
2. Menyusun pedoman pengukuran IPMas sampai level desa dan kelurahan;
3. Mengintegrasikan indikator IPMas ke dalam sistem data desa dan kelurahan.

Jangka Menengah

1. Mengembangkan Indeks Pembangunan Masyarakat Desa (IPMas Desa);
2. Mengintegrasikan IPMas dengan:
• Indeks Desa;
• Data Desa Presisi;
• DTSEN;
• Satu Data Indonesia.

Jangka Panjang

1. Menjadikan capaian IPMas sebagai salah satu dasar:
• Dana Insentif Desa;
• Penghargaan Desa Berkinerja Baik;
• Prioritas program pemberdayaan masyarakat;
• Intervensi pembangunan sosial berbasis wilayah.

 

Modal Sosial Menjadi Penentu Daya Saing Bangsa, Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) seperti kepercayaan, partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, dan inklusi sosial merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, IPMas berpotensi menjadi kompas baru pembangunan sosial Indonesia, yang tidak hanya mengukur kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kualitas hubungan sosial, kapasitas masyarakat sipil, dan ketahanan sosial masyarakat.

Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, integrasi data, dan intervensi berbasis bukti, pemerintah optimistis IPMas dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadaban.

 Referensi:

• Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Pembangunan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (2026).
• Kemenko PMK, Rakor Pencapaian Target IPMas RPJMN 2025–2029 (2026).
• Badan Pusat Statistik, Ketersediaan Data Pengukuran IPMas (2026).
• Booklet Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Tahun 2021.

Editor: Redaksi Nasional
Tag: #IPMas #IndeksPembangunanMasyarakat #RPJMN20252029 #KemenkoPMK #Bappenas #BPS #DanaDesa #DesaBerkinerjaBaik #PembangunanSosial #IndonesiaEmas2045 #SatuDataIndonesia #MembangunDariDesa

 

Editor : Mustakim

Tinggalkan Komentar