Jakarta – Kondisi fiskal Indonesia pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan kombinasi antara peningkatan penerimaan negara dan percepatan belanja pemerintah. Hingga akhir Juni 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski masih berada di zona defisit, angka
tersebut lebih baik dibandingkan posisi Semester I 2025 yang mencapai 0,84
persen terhadap PDB. Pemerintah menilai kondisi ini menunjukkan ketahanan
fiskal nasional masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan
meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam
rapat kerja bersama DPR RI, Selasa (7/7/2026), menyampaikan bahwa APBN masih
memiliki ruang yang cukup sehat, tercermin dari keseimbangan primer yang
mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang
sama tahun lalu sebesar Rp52,8 triliun.
"Keseimbangan primer yang tetap surplus
menunjukkan kemampuan APBN untuk membiayai kebutuhan belanja rutin tanpa
tekanan yang berlebihan dari pembayaran bunga utang," ujar Purbaya.
Penerimaan Negara Melesat di Tengah Perbaikan Ekonomi, Kinerja penerimaan negara sepanjang enam bulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Total penerimaan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/YoY), berbalik dari kontraksi sebesar 9 persen pada Semester I 2025.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh
penerimaan perpajakan yang tumbuh 24,6 persen. Seluruh komponen utama
perpajakan mengalami peningkatan, di antaranya:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) naik 42,2 persen;
- Pajak Penghasilan (PPh) Badan meningkat
28,6 persen;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
tumbuh 21,6 persen.
Kenaikan penerimaan pajak didorong oleh
membaiknya aktivitas ekonomi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta
implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang mulai menunjukkan
hasil.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga
menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas industri
manufaktur masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain,
inflasi yang tetap terkendali memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga
daya beli masyarakat.
Belanja Negara Dipercepat untuk Menjaga Pertumbuhan, Sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara, pemerintah juga mempercepat penyaluran belanja. Hingga Semester I 2026, realisasi belanja negara tumbuh 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat bahkan meningkat
hingga 29,4 persen, terutama untuk mendukung sejumlah program prioritas
nasional, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Penyaluran bantuan sosial;
- Pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur
sipil negara;
- Pembayaran kompensasi energi tahun 2025.
Realisasi belanja negara hingga akhir Juni
telah mencapai 43,1 persen dari pagu APBN 2026, lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 38,8 persen.
Percepatan belanja tersebut dinilai menjadi
instrumen penting dalam menjaga konsumsi domestik dan mempertahankan momentum
pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Defisit APBN Diperkirakan Melebar, Meski kondisi Semester I masih cukup terkendali, pemerintah merevisi outlook defisit APBN 2026 menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal APBN sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Pelebaran defisit dipicu oleh tambahan
kebutuhan anggaran sekitar Rp132 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir
tahun guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kendati demikian, proyeksi defisit tersebut
masih berada di bawah batas aman fiskal sebesar 3 persen terhadap PDB
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
Pemerintah Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Di tengah meningkatnya belanja negara, pemerintah juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 5,6–6 persen, lebih tinggi dibandingkan target awal dalam APBN sebesar 5,4 persen.
Optimisme tersebut didukung oleh:
- Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat;
- Program prioritas pemerintah yang
meningkatkan permintaan domestik;
- Membaiknya investasi;
- Stabilitas inflasi;
- Kinerja ekspor komoditas yang masih cukup
baik.
Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai
sejumlah risiko eksternal, seperti perlambatan ekonomi global, ketidakpastian
perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, serta arah kebijakan suku
bunga Amerika Serikat.
Investor Pantau Risiko Global dan Rating Indonesia, Pasar keuangan global saat ini juga menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat pada pertengahan Juli 2026 yang diperkirakan akan memengaruhi kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Selain itu, investor juga menunggu hasil
peninjauan peringkat utang (sovereign rating review) Indonesia oleh lembaga
pemeringkat Standard & Poor's. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah
satu indikator penting dalam mengukur kepercayaan investor terhadap kondisi
fiskal dan prospek ekonomi Indonesia.
Tantangan Semester II: Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Pertumbuhan, Para ekonom menilai tantangan terbesar pemerintah pada Semester II 2026 adalah menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran agar defisit tidak melebar secara berlebihan.
Penurunan harga minyak dunia ke kisaran
US$70–72 per barel diperkirakan dapat membantu mengurangi tekanan subsidi
energi dan membuka peluang bagi pemerintah untuk menekan defisit di bawah
proyeksi 2,85 persen terhadap PDB.
Dengan penerimaan negara yang meningkat,
keseimbangan primer yang tetap surplus, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang
membaik, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi fiskal yang cukup kuat untuk
menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga momentum pembangunan
nasional hingga akhir tahun 2026.