Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembangunan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026–2029 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Program yang akan
dikembangkan secara bertahap di sekitar 500 kabupaten/kota tersebut
menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan
RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan desa sebagai fondasi pertumbuhan
ekonomi nasional.
Melalui pengembangan
budidaya ikan berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya meningkatkan
produksi protein hewani, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat
kelembagaan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan.
Perikanan Budidaya
Menjadi Motor Ketahanan Pangan
Indonesia memiliki potensi
sumber daya air tawar yang sangat besar, mulai dari sungai, waduk, embung,
hingga kolam rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Potensi tersebut menjadi
modal strategis dalam memperkuat produksi pangan berbasis protein hewani.
Program ini akan
mengembangkan budidaya ikan sesuai karakteristik wilayah dengan komoditas utama
seperti lele dan nila. Kedua jenis ikan tersebut dipilih karena
memiliki kandungan protein tinggi, teknologi budidaya yang relatif sederhana,
siklus produksi yang cepat, dan permintaan pasar yang terus meningkat.
Pengembangan kawasan
budidaya juga dirancang secara terpadu, mulai dari penyediaan benih, pakan,
teknologi budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran.
Menjadi Penopang Program
Makan Bergizi Gratis
Budidaya ikan menjadi salah
satu sumber utama penyediaan protein bagi Program Makan Bergizi Gratis. Hasil
produksi akan terhubung dengan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) sehingga pembudidaya memperoleh kepastian pasar, sementara kebutuhan
protein peserta program dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Model ini diharapkan
menciptakan hubungan saling menguntungkan antara petani ikan, koperasi desa,
BUM Desa, dan penyelenggara program gizi nasional sehingga manfaat ekonomi
dapat langsung dirasakan masyarakat desa.
Kolaborasi Lintas Sektor
Menjadi Kunci
Keberhasilan pembangunan
40.000 lokasi budidaya ikan memerlukan kolaborasi berbagai kementerian,
pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga
keuangan, dan masyarakat.
Kementerian Kelautan dan
Perikanan berperan dalam penyediaan benih, teknologi, sarana budidaya, serta
pendampingan teknis. Badan Gizi Nasional mengintegrasikan hasil produksi dengan
Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sinergi lintas sektor
tersebut diharapkan membangun ekosistem budidaya ikan yang produktif, efisien,
dan berkelanjutan.
Dana Desa Dapat Menjadi
Pengungkit
Pelaksanaan program di
tingkat desa juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan Dana Desa sesuai
prioritas penggunaan dan hasil Musyawarah Desa.
Dana Desa dapat digunakan
untuk pembangunan kolam budidaya, sistem bioflok, jaringan air, gudang
penyimpanan, rumah produksi, pelatihan pembudidaya, digitalisasi pemasaran,
hingga penguatan BUM Desa dan Koperasi Desa sebagai pengelola usaha.
Dengan pendekatan tersebut,
Dana Desa berfungsi sebagai stimulus yang memperkuat keberlanjutan usaha
masyarakat, bukan menggantikan pembiayaan pemerintah pusat.
Implementasi Bertahap
Program akan dilaksanakan
secara bertahap di berbagai daerah. Tahap awal direncanakan di sejumlah wilayah
di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Salah satu lokasi
percontohan berada di Kabupaten Boyolali yang dikembangkan sebagai sentra
budidaya lele berbasis bioflok. Pada setiap lokasi disiapkan puluhan kolam
bioflok lengkap dengan benih, pakan, mesin aerasi, vitamin, hingga dukungan
sarana produksi yang dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bangun Ekonomi Desa
Berbasis Potensi Lokal
Perencana Ahli Madya
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Mustakim, menilai
program ini harus dipandang sebagai strategi pembangunan desa berbasis potensi
lokal, bukan sekadar peningkatan produksi perikanan.
Menurutnya, integrasi
budidaya ikan dengan Dana Desa, BUM Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
dan Program Makan Bergizi Gratis akan menciptakan rantai nilai ekonomi yang
saling terhubung, mulai dari pembenihan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran.
"Ketika seluruh rantai
nilai tersebut berjalan dalam satu ekosistem, desa akan memiliki sumber
pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Melalui pembangunan 40.000
lokasi budidaya ikan, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pusat
produksi pangan, tetapi juga tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang mampu
mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.