Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa
penurunan harga BBM non-subsidi saja belum cukup memberikan dampak signifikan
terhadap penurunan harga pangan maupun inflasi nasional. Persoalan utama
dinilai masih berada pada tingginya biaya logistik yang menyebabkan harga
komoditas mengalami kenaikan cukup besar dari tingkat produsen hingga sampai ke
tangan konsumen.
Efisiensi BBM Belum Sepenuhnya Menekan Harga Barang, Penyesuaian harga BBM non-subsidi memberikan ruang efisiensi bagi pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi, logistik, manufaktur, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Penurunan biaya bahan bakar berpotensi mengurangi ongkos distribusi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Meski demikian, dampaknya terhadap inflasi
diperkirakan masih terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat masih
menggunakan BBM bersubsidi, sementara pengguna BBM non-subsidi didominasi
sektor usaha dan kendaraan pribadi tertentu.
Selain itu, biaya distribusi barang di
Indonesia tidak hanya dipengaruhi harga BBM, tetapi juga tarif jalan tol, biaya
pelabuhan, pergudangan, bongkar muat, distribusi antarpulau, hingga panjangnya
rantai distribusi yang masih menjadi tantangan utama perekonomian nasional.
Inflasi Pangan Masih Menjadi Tantangan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen (month-to-month) dengan inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 3,34 persen. Kelompok volatile food masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi bersama sektor transportasi dan energi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian
inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan energi, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh efektivitas sistem distribusi pangan nasional.
Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan biaya
logistik Indonesia masih berada pada kisaran 14–17 persen terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan
Asia. Tingginya biaya tersebut menyebabkan harga di tingkat petani sering kali
rendah, sementara harga yang dibayar konsumen jauh lebih tinggi akibat
panjangnya rantai distribusi.
Belajar dari Tiongkok melalui Green Channel, Pengalaman internasional menunjukkan bahwa efisiensi logistik dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Salah satu contohnya adalah kebijakan Green Channel yang diterapkan pemerintah Tiongkok.
Pengalaman Tiongkok melalui kebijakan Green Channel memperlihatkan bahwa pengurangan biaya distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan produsen sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen. Bagi Indonesia, pendekatan serupa dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk mendukung agenda swasembada pangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan daya saing nasional.
Melalui kebijakan tersebut, kendaraan yang
mengangkut komoditas pertanian segar seperti sayuran, buah-buahan, hasil
perikanan, ternak hidup, daging, telur, dan susu memperoleh pembebasan tarif
tol serta prioritas pelayanan di gerbang tol. Kebijakan yang diterapkan secara
nasional sejak 2010 itu bertujuan mempercepat distribusi, mengurangi kehilangan
hasil (food loss), meningkatkan pendapatan petani, serta menjaga
stabilitas harga pangan.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan
transportasi yang terintegrasi dengan sektor pangan dapat memberikan manfaat
yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan penyesuaian harga energi.
Indonesia Berpeluang Menerapkan Insentif Logistik, dimana Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk mengembangkan kebijakan serupa. Pemerintah telah membangun jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE), memperkuat pelabuhan nasional, serta mendorong digitalisasi logistik.
Dalam konteks tersebut, sejumlah kalangan
menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif tarif
tol atau diskon tarif tol bagi kendaraan yang mengangkut komoditas
strategis seperti hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan
pangan pokok.
Agar tepat sasaran, kebijakan tersebut dapat
didukung melalui pemanfaatan RFID, GPS, manifest elektronik, dan integrasi data
lintas kementerian sehingga hanya kendaraan yang memenuhi persyaratan tertentu
yang memperoleh fasilitas tersebut.
Berpotensi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, apabila diterapkan secara terukur, kebijakan insentif logistik diperkirakan mampu memberikan manfaat yang luas.
Bagi produsen, biaya distribusi yang lebih
rendah dapat meningkatkan pendapatan petani, nelayan, peternak, dan pekebun
sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi. Bagi pelaku usaha,
efisiensi logistik akan meningkatkan daya saing produk nasional dan mempercepat
distribusi barang.
Sementara bagi masyarakat, biaya distribusi
yang lebih rendah berpotensi menjaga stabilitas harga pangan sehingga daya beli
tetap terpelihara. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga dapat membantu
pemerintah mengendalikan inflasi pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional,
mengurangi disparitas harga antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih inklusif.
Melihat tantangan biaya logistik nasional dan pengalaman negara lain, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan rekomendasi kebijakan pemerintah:
1. Melakukan uji coba (pilot project) insentif tarif
tol bagi kendaraan pengangkut komoditas pangan strategis pada koridor logistik
utama.
2. Mengintegrasikan sistem insentif dengan National
Logistics Ecosystem (NLE) agar pengawasan lebih akuntabel dan tepat
sasaran.
3. Memperkuat infrastruktur pendukung seperti cold chain,
pusat logistik pangan, dan konektivitas antara sentra produksi dengan pasar.
4. Menyinergikan kebijakan energi, transportasi, perdagangan,
pertanian, dan fiskal agar pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada harga
BBM, tetapi juga pada efisiensi distribusi.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan
terhadap harga pangan, kesejahteraan produsen, dan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, pengendalian inflasi ke depan tidak hanya bergantung pada fluktuasi harga energi, tetapi juga pada keberhasilan pemerintah membangun sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan mampu menghubungkan kepentingan produsen dengan kebutuhan konsumen secara lebih efektif.
Editor : Mustakim