Bappenas menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hubungan sosial, solidaritas, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga (K/L) didorong untuk memiliki program prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan indikator pembentuk IPMas, sehingga pembangunan sosial menjadi agenda bersama lintas sektor dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Tantangan tersebut tercermin dari sejumlah indikator pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan nasional pada 2024 masih berada di angka 9,03 persen, sementara tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 11,79 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi risiko bencana yang besar. Data Kemendesa PDT menunjukkan sekitar 35 ribu desa dan kelurahan berada di wilayah yang memiliki potensi risiko bencana, sehingga memperkuat kebutuhan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berdaya.
Selain itu, derasnya arus informasi di era digital juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memicu polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Menurunnya modal sosial tersebut menjadi perhatian serius karena dapat menghambat upaya pembangunan yang membutuhkan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
Sebagai solusi, Bappenas mendorong penguatan berbagai program lintas sektor, antara lain melalui peningkatan dialog sosial dan moderasi beragama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pengembangan forum warga dan musyawarah desa, penguatan pendidikan karakter dan literasi kewargaan, perluasan literasi digital, serta peningkatan layanan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pada aspek kebencanaan, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui pelatihan kesiapsiagaan keluarga dan komunitas, integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa, serta penguatan kapasitas pemerintah desa. Langkah ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam.
Dalam konteks pembangunan desa, IPMas dipandang dapat menjadi instrumen strategis untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Integrasi IPMas dengan Indeks Desa, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan prioritas penggunaan Dana Desa akan membantu pemerintah mengidentifikasi desa yang memerlukan intervensi khusus, sekaligus memberikan insentif bagi desa dan kelurahan yang menunjukkan kinerja pembangunan sosial yang baik.
Penguatan IPMas juga sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun Indonesia dari desa dan dari bawah. Pembangunan yang berorientasi pada penguatan masyarakat diyakini akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Bappenas mendorong agar IPMas tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga menjadi kompas kebijakan pembangunan nasional. Dengan pendekatan berbasis indikator dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap dapat membangun masyarakat Indonesia yang lebih percaya satu sama lain, lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, lebih tangguh menghadapi bencana, lebih terlindungi secara sosial, dan lebih cerdas dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan demikian, pembangunan Indonesia tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan sosial dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan.
Editor : Mustakim