Jakarta,
21 Juli 2026 – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Kemendesa PDT) menerima kunjungan resmi Delegasi National
Social Safety Nets Coordinating Office (NASSCO) Republik Federal
Nigeria dalam rangka International Study Tour on Sustainable Adaptive
Social Protection. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk
memperkuat kerja sama internasional sekaligus berbagi pengalaman Indonesia
dalam membangun sistem perlindungan sosial adaptif berbasis desa melalui
pemanfaatan Dana Desa.
Kegiatan
yang berlangsung di Operational Room Lantai 1, Gedung Utama Kemendesa
PDT tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemendesa PDT, delegasi
Pemerintah Nigeria, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Agenda dialog mencakup kebijakan pembangunan desa, tata kelola Dana Desa,
praktik baik pemanfaatan Dana Desa untuk jaring pengaman sosial, hingga
pengelolaan data desa dan sistem informasi pembangunan desa.
Direktur
Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) saat ini dijabat
oleh Drs. Nugroho Setijo Negoro, M.Si menegaskan bahwa
perlindungan sosial akan bermakna apabila mampu menjangkau masyarakat sebelum
kerentanan berkembang menjadi krisis. Menurutnya, bantuan tidak hanya berbentuk
bantuan tunai, tetapi juga kesempatan kerja, rumah layak huni, layanan kesehatan,
serta perlindungan terhadap risiko bencana.
Dirjen
PDP menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah
berkembang menjadi instrumen pembangunan sekaligus platform perlindungan sosial
adaptif. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp60,57 triliun Dana
Desa yang menjangkau 75.260 desa di seluruh Indonesia. Dana
tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan
dasar, pengembangan ekonomi desa, serta penguatan ketahanan masyarakat
menghadapi berbagai risiko sosial, ekonomi, dan bencana.
Indonesia
menerapkan pendekatan "Lindungi, Berdayakan, dan Persiapkan" dalam
pengelolaan Dana Desa. Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, keluarga
miskin ekstrem memperoleh perlindungan sosial yang ditetapkan berdasarkan data
pemerintah dan diverifikasi melalui musyawarah desa. Hingga 8 Juli 2026,
penyaluran BLT Desa telah mencapai Rp341,2 miliar dengan
penerima manfaat sebanyak 427.607 keluarga. Selain itu, Program
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat
rentan sekaligus menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi desa.
Lebih
lanjut, Dirjen PDP menyampaikan berbagai praktik baik pemanfaatan Dana Desa
yang memperkuat ketahanan masyarakat, antara lain pembangunan rumah layak huni,
penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting,
pembangunan bronjong penahan longsor, pengadaan alat pemadam kebakaran desa,
hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menjaga keterjangkauan
harga pangan. Seluruh praktik tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya
membiayai pembangunan fisik, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial
yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Delegasi
NASSCO Nigeria menyampaikan bahwa Indonesia dipilih sebagai tujuan pembelajaran
karena memiliki pengalaman yang relevan dalam tata kelola pemerintahan desa,
pengelolaan Dana Desa, pembangunan berbasis masyarakat, sistem informasi desa,
serta mekanisme penyaluran perlindungan sosial hingga tingkat desa. Pengalaman
Indonesia dinilai memberikan pembelajaran penting bagi Nigeria dalam memperkuat
sistem perlindungan sosial, terutama dalam mengatasi tantangan last
mile delivery agar bantuan tepat sasaran hingga masyarakat di wilayah
terpencil.
Melalui
forum ini, kedua negara juga membuka peluang penguatan kerja sama di bidang
interoperabilitas data, verifikasi penerima manfaat, sistem pengaduan
masyarakat, pembiayaan adaptif, hingga integrasi perlindungan sosial dengan
pembangunan ekonomi lokal. Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki
konteks masing-masing, sehingga pengalaman yang dibagikan bukan untuk disalin,
melainkan menjadi referensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional
masing-masing.
Menutup
pidatonya, Dirjen PDP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa berawal
dari sinergi antara komitmen nasional, keputusan lokal, dan partisipasi
masyarakat.
"Ketika
keluarga terlindungi, desa menjadi tangguh. Dan ketika desa tangguh, bangsa
menjadi lebih kuat."
Kunjungan
Delegasi NASSCO Nigeria diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat
kemitraan Indonesia–Nigeria di bidang pembangunan desa dan perlindungan sosial,
sekaligus memperluas kontribusi Indonesia dalam diplomasi pembangunan
internasional melalui praktik-praktik terbaik pengelolaan Dana Desa.
Editor
: Mustakim