MTI Dorong Peningkatan Keselamatan dan Layanan Commuterline

Jakarta – Peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Commuterline menjadi fokus utama dalam Sarasehan bertajuk "Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kepercayaan Pelanggan Commuterline" yang diselenggarakan Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan regulator, operator, akademisi, organisasi perlindungan konsumen, dan komunitas pengguna dari berbagai lintas Commuterline untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bahan penyempurnaan layanan transportasi berbasis rel.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU., mengatakan bahwa Commuterline telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan tidak cukup hanya dilakukan oleh operator, tetapi memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah sebagai regulator, operator sebagai penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pengguna. Menurutnya, format sarasehan kali ini sengaja dirancang berbeda, di mana regulator dan operator duduk bersama untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, keluhan, serta harapan pelanggan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Urgensi peningkatan kualitas layanan Commuterline semakin besar apabila melihat tren pertumbuhan jumlah pengguna. Sepanjang tahun 2025, KAI Commuter melayani sekitar 349,3 juta penumpang di wilayah Jabodetabek, sementara secara nasional jumlah pengguna layanan KAI Commuter telah mencapai lebih dari 400 juta penumpang, meningkat sekitar 7,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, KAI Group secara keseluruhan mencatat pelayanan kepada sekitar 442,1 juta pelanggan sepanjang tahun 2025 atau meningkat sekitar 8,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa transportasi berbasis rel telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat perkotaan, sehingga setiap peningkatan kualitas pelayanan akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar menjelaskan bahwa layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani lebih dari 1 juta penumpang pada hari kerja dan sekitar 750 ribu penumpang pada akhir pekan. Menurutnya, penyelenggaraan Commuterline tidak hanya dituntut tepat waktu, tetapi juga wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keandalan, aksesibilitas, dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh pengguna. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan tarif sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan, pemerintah mengalokasikan Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,1 triliun pada tahun 2026 khusus untuk layanan KRL Jabodetabek.

Isu keselamatan menjadi perhatian paling dominan dalam forum tersebut. Sejumlah pengguna mengaku masih merasakan trauma pascakecelakaan kereta api di Bekasi Timur dan berharap pemerintah mempercepat modernisasi sistem persinyalan, meningkatkan budaya keselamatan operasional, mempercepat penghapusan perlintasan sebidang, serta memperkuat kapasitas jaringan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan transparan kepada pelanggan ketika terjadi gangguan perjalanan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Commuterline tetap terjaga. Pemerintah pun memaparkan enam strategi untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan, mulai dari penguatan budaya keselamatan, peningkatan kualitas komunikasi, peningkatan kompetensi petugas lapangan, transparansi penanganan keluhan, penyediaan fasilitas yang inklusif, hingga penguatan kolaborasi antara regulator, operator, pemerintah daerah, komunitas, dan akademisi.

Selain aspek keselamatan, peserta juga menyoroti masih tingginya kepadatan penumpang dan panjangnya waktu tunggu (headway) pada sejumlah lintas Commuterline. Pengguna lintas Nambo mengusulkan penambahan frekuensi perjalanan serta layanan feeder menuju Citayam dan Depok karena headway masih dapat mencapai lebih dari satu jam. Sementara itu, pengguna lintas Cikarang mengeluhkan waktu tunggu kereta yang masih melebihi 30 menit, sedangkan pengguna lintas Jogja–Solo mengusulkan penambahan perjalanan pada jam-jam sibuk. Untuk meningkatkan kapasitas angkut, peserta juga mendorong percepatan pengoperasian rangkaian 12 kereta (SF12) pada lintas-lintas dengan tingkat okupansi tinggi sehingga kepadatan penumpang dapat dikurangi secara signifikan.

Berbagai usulan juga disampaikan terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas stasiun. Pengguna meminta penambahan lift dan eskalator di sejumlah stasiun, pemanjangan peron agar mampu melayani rangkaian 12 kereta, peningkatan kualitas toilet dan fasilitas ibadah, pembenahan akses penyeberangan, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Pada wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta, peserta juga mengusulkan evaluasi tarif Commuter Line Jogja–Solo agar menggunakan sistem tarif progresif sehingga lebih adil bagi penumpang jarak pendek.

Forum tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan pelayanan Commuterline memiliki dampak strategis yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar meningkatkan kenyamanan pengguna. Peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal berbasis rel diyakini mampu mengurangi kemacetan perkotaan, meningkatkan efisiensi perjalanan, menekan konsumsi bahan bakar minyak, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Berbagai kajian mengenai transportasi berkelanjutan juga menunjukkan bahwa moda berbasis rel memiliki tingkat emisi karbon per penumpang yang lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga penguatan layanan Commuterline menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung target pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, regulator bersama operator menyampaikan sejumlah rencana tindak lanjut, antara lain evaluasi headway lintas Cikarang dan Nambo, peningkatan sistem persinyalan dan gardu listrik, percepatan pengoperasian rangkaian 12 kereta, pembangunan lift di Stasiun Depok Baru, evaluasi tarif Commuter Line Jogja–Solo, hingga publikasi hasil survei kepuasan pelanggan kepada masyarakat. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian pembangunan Double-Double Track (DDT) Manggarai–Jatinegara pada akhir tahun 2027 dan mulai beroperasi pada 2028, sedangkan pembangunan DDT Bekasi–Cikarang direncanakan dimulai pada 2027 dengan target penyelesaian pada akhir 2029 sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jaringan KRL Jabodetabek.

Sarasehan ditutup dengan komitmen bersama bahwa peningkatan kualitas Commuterline tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara pemerintah, operator, pemerintah daerah, komunitas pengguna, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang semakin aman, andal, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan jumlah pengguna yang telah mencapai ratusan juta perjalanan setiap tahun, keberhasilan peningkatan pelayanan Commuterline diyakini tidak hanya akan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat produktivitas ekonomi kawasan metropolitan, mendukung transisi menuju transportasi rendah karbon, serta meningkatkan daya saing Indonesia melalui sistem transportasi publik yang modern dan berorientasi pada keselamatan.

 Referensi

1. Masyarakat Transportasi Indonesia. Notulensi Sarasehan "Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kepercayaan Pelanggan Commuterline", 25 Juni 2026.
2. KAI Commuter. Tumbuh 7,08 Persen, KAI Commuter Layani 400 Juta Pengguna di 2025.
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI Group Transports 442 Million Passengers in 2025.
4. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Transportasi Indonesia 2025.
5. Institute for Essential Services Reform (IESR). Indonesia Sustainable Mobility Outlook 2025.
6. Nurjani, E., dkk. (2026). Emissions Analysis of Railway Transportation in Java Island. Journal of Engineering and Technological Sciences.

 

Tinggalkan Komentar