Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa arah ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk menjaga tiga keseimbangan utama: mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menjaga APBN tetap sehat.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan APBN 2027 sebagai instrumen
strategis untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli, memperkuat investasi,
serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Arah tersebut sejalan dengan tema
KEM-PPKF 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Risiko
Global Masih Jadi Perhatian
Pemerintah
memulai arah kebijakan 2027 dengan membaca situasi global. Meski tensi
geopolitik mulai mereda, ketidakpastian ekonomi dunia masih tinggi. Risiko
tersebut berasal dari dinamika suku bunga negara maju, penguatan dolar AS,
perang dagang, konflik geopolitik, serta volatilitas harga komoditas dan pasar
keuangan.
Karena
itu, kebijakan fiskal 2027 tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan,
tetapi juga berfungsi sebagai shock absorber atau bantalan ketika
tekanan global kembali meningkat. Dengan kata lain, APBN harus mampu bekerja
ganda: menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan.
Ekonomi
Domestik Masih Resilien
Di
tengah tekanan global, pemerintah menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan
daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026
tercatat 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen.
Kinerja
tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih menjadi penopang utama.
Dari sisi konsumsi, sejumlah indikator juga bergerak positif. Indeks Keyakinan
Konsumen memasuki triwulan II 2026 berada pada level 123,0, menandakan
optimisme masyarakat masih terjaga.
Sektor
riil juga menunjukkan perbaikan. Indeks manufaktur pada Mei 2026 berada di
level 50,0, yang menunjukkan aktivitas manufaktur mulai stabil. Konsumsi
listrik April 2026 tumbuh sekitar 19,0 persen, ditopang listrik rumah
tangga yang naik 23,0 persen, bisnis 11,9 persen, dan industri
sekitar 17,1 persen. Konsumsi semen domestik juga tumbuh signifikan
sekitar 35,6 persen, mencerminkan aktivitas konstruksi dan program
pemerintah mulai bergerak.
Inflasi
Terkendali, Cadangan Devisa Memadai
Stabilitas
harga menjadi salah satu bantalan penting ekonomi domestik. Inflasi Mei 2026
tercatat 3,08 persen year-on-year atau 0,28 persen month-to-month.
Angka ini masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, sehingga daya beli
masyarakat relatif terjaga.
Selain
inflasi, cadangan devisa juga menjadi penopang ketahanan eksternal. Pada Mei
2026, cadangan devisa tercatat 144,9 miliar dolar AS, setara sekitar 5,6
bulan impor. Posisi ini dinilai cukup memadai untuk menjaga kepercayaan
pasar dan meredam tekanan eksternal.
Dari
sisi perdagangan, Indonesia masih mencatat surplus selama 72 bulan
berturut-turut. Pada Januari–April 2026, surplus perdagangan mencapai 5,64
miliar dolar AS. Surplus ini menjadi salah satu faktor penting dalam
menjaga stabilitas eksternal dan nilai tukar.
Kredit,
Likuiditas, dan Investasi Masih Menopang Ekonomi
Sektor
keuangan juga masih mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan kredit pada April
2026 tercatat sekitar 10,0 persen year-on-year, didorong terutama oleh
kredit investasi yang tumbuh tinggi sekitar 19,5 persen. Hal ini
menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dan mendukung dunia
usaha.
Likuiditas
ekonomi juga tetap memadai. Uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Mei 2026
mencapai Rp10.415,9 triliun, tumbuh 10,8 persen year-on-year.
Kondisi ini memberi ruang bagi pembiayaan konsumsi, investasi, dan aktivitas
ekonomi.
Dari
sisi investasi, Penanaman Modal Asing pada triwulan I-2026 tercatat sebesar Rp250,0
triliun, tumbuh 8,5 persen year-on-year. Sementara itu, aliran modal
asing mencatat net inflow Rp40,4 triliun secara year-to-date sampai 5
Juni 2026. Pada triwulan II sampai 5 Juni 2026, inflow bahkan mencapai Rp68,5
triliun, terutama ditopang oleh SRBI sebesar Rp78,5 triliun dan SBN
sebesar Rp18,5 triliun, meski saham masih mencatat outflow sekitar Rp28,5
triliun.
Rupiah
Tertekan, Tapi Fundamental Dinilai Masih Kuat
Meski
indikator domestik cukup solid, pemerintah tetap mencermati tekanan terhadap
nilai tukar rupiah. Dalam bahan paparan, nilai tukar rupiah sampai 8 Juni 2026
berada di sekitar Rp18.039 per dolar AS. Pelemahan ini terutama dipicu
sentimen global dan risk-off di pasar keuangan.
Pemerintah
menilai tekanan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental
Indonesia. Fundamental domestik masih ditopang oleh cadangan devisa yang
memadai, inflasi yang terkendali, defisit transaksi berjalan yang masih
terjaga, serta respons Bank Indonesia yang pro-stability.
Karena
itu, sinergi fiskal dan moneter menjadi penting. Bank Indonesia telah menaikkan
BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen untuk memperkuat
stabilitas rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran.
Asumsi
Makro 2027 Optimistis, Tapi Tetap Hati-Hati
Memasuki
2027, pemerintah mengajukan asumsi dasar ekonomi makro yang mencerminkan
optimisme sekaligus kehati-hatian. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan berada
pada kisaran 5,8–6,5 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 sebesar 5,4
persen.
Inflasi
ditargetkan berada pada kisaran 1,5–3,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun
diperkirakan 6,5–7,3 persen, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan
berada pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.
Untuk
sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diasumsikan 70–95
dolar AS per barel. Lifting minyak ditargetkan 602–615 ribu barel per
hari, sedangkan lifting gas bumi berada pada kisaran 934–977 ribu barel
setara minyak per hari.
Postur
Fiskal 2027 Dijaga Prudent dan Sustainable
Asumsi
makro tersebut menjadi dasar penyusunan postur fiskal 2027. Pemerintah
menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82–12,40 persen
terhadap PDB. Belanja negara diarahkan pada kisaran 13,62–14,80 persen
terhadap PDB, sementara defisit APBN dijaga pada kisaran 1,80–2,40
persen terhadap PDB.
Dengan
postur tersebut, pemerintah ingin menjaga APBN tetap prudent dan sustainable.
Defisit tetap dikendalikan di bawah 3 persen PDB, sementara utang dijaga dalam
batas aman. Namun, APBN tetap diberi ruang untuk mendorong belanja produktif,
perlindungan sosial, dan investasi strategis.
Tiga
Pilar Kebijakan Fiskal 2027
Agar
tidak tumpang tindih, kebijakan fiskal 2027 disusun dalam tiga pilar yang
saling melengkapi.
Pertama,
optimalisasi pendapatan. Pemerintah akan memperkuat kepatuhan pajak,
memperluas basis pajak, meningkatkan efektivitas core tax, menyesuaikan sistem
perpajakan dengan ekonomi digital dan global, mengoptimalkan penerimaan sumber
daya alam, serta memberikan insentif fiskal yang lebih terukur untuk mendorong
investasi.
Kedua,
belanja berkualitas. Belanja negara diarahkan agar lebih efektif,
efisien, produktif, dan berdampak langsung pada pertumbuhan serta
kesejahteraan. Pemerintah juga menekankan refocusing belanja, penguatan subsidi
dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, serta harmonisasi belanja
pusat dan daerah.
Ketiga,
pembiayaan inovatif. Pemerintah akan menjaga defisit dan utang tetap
terkendali, memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih atau SAL untuk mengantisipasi
ketidakpastian, memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, serta
memperluas sinergi pembiayaan dengan Danantara.
Kolaborasi
Fiskal, Moneter, Sektor Keuangan, dan Danantara
Arah
kebijakan 2027 tidak hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah menekankan pentingnya
kolaborasi antara fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara.
APBN
berfungsi sebagai katalis pertumbuhan dan kesejahteraan. Kebijakan moneter
menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan likuiditas. Sektor keuangan
mendukung intermediasi pembiayaan dengan biaya dana yang efisien. Sementara
Danantara diarahkan untuk mendukung investasi strategis dan mengungkit peran
swasta.
Kolaborasi
ini diperlukan agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Fiskal menjaga
arah pembangunan, moneter menjaga stabilitas, sektor keuangan memastikan
pembiayaan mengalir, dan Danantara mempercepat investasi bernilai tambah.
Sembilan
Kebijakan Strategis untuk Mitigasi Risiko
Untuk
menghadapi gejolak global, pemerintah menyiapkan sembilan kebijakan strategis.
Kebijakan tersebut mencakup stabilisasi BBM, stabilisasi pangan, ketahanan
energi dan pangan, disiplin fiskal, efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan
sumber daya alam, paket stimulus untuk menjaga daya beli dan dunia usaha,
perbaikan pola penyerapan belanja, serta sinergi fiskal-moneter.
Dengan
strategi tersebut, APBN 2027 diharapkan tidak hanya menjadi alat belanja
pemerintah, tetapi juga instrumen stabilisasi, perlindungan masyarakat, dan
pendorong pertumbuhan ekonomi.
Target
Lebih Panjang: Menuju Pertumbuhan 8 Persen
Pemerintah
juga mengaitkan kebijakan 2027 dengan lintasan pertumbuhan jangka menengah.
Dalam skenario optimistis, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bergerak dari
kisaran 5,8–6,5 persen pada 2027, menuju 7,5 persen pada 2028,
dan 8 persen pada 2029.
Untuk
mencapai target tersebut, investasi harus menjadi mesin utama pertumbuhan.
Belanja pemerintah perlu semakin produktif, konsumsi rumah tangga harus tetap
kuat, ekspor perlu semakin kompetitif, dan hilirisasi serta industrialisasi
harus dipercepat.
Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah melihat ekonomi Indonesia masih cukup kuat, tetapi tetap menghadapi risiko global yang besar. Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi 3,08 persen, cadangan devisa 144,9 miliar dolar AS, surplus dagang 72 bulan, kredit tumbuh 10 persen, PMA Rp250 triliun, dan net inflow Rp40,4 triliun menjadi dasar optimisme pemerintah.
Namun,
tekanan rupiah, volatilitas yield SBN, penguatan dolar AS, dan ketidakpastian
geopolitik membuat kebijakan fiskal 2027 harus tetap hati-hati. Karena itu,
APBN 2027 dirancang untuk bekerja secara kolaboratif: menjaga stabilitas,
memperkuat daya tahan ekonomi, mempercepat investasi, mendorong pertumbuhan
lebih tinggi, dan memastikan kesejahteraan rakyat meningkat lebih cepat.
Penulis : Mustakim