Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi salah satu intervensi pembangunan yang paling strategis apabila diprioritaskan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, risiko iklim sangat tinggi, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejumlah akademisi dan praktisi pembangunan juga mendorong agar pengelolaan program tidak hanya bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi dikembangkan melalui model dapur sekolah yang melibatkan masyarakat lokal sebagaimana diterapkan di Jepang dan Tiongkok.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan secara bersamaan, mulai dari perbaikan gizi, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja lokal, hingga pengurangan kemiskinan antargenerasi.
"Jika MBG diprioritaskan pada wilayah stunting tinggi, kemiskinan tinggi, risiko iklim sangat tinggi, dan daerah 3T serta dikelola melalui dapur sekolah yang melibatkan masyarakat lokal, maka program ini tidak hanya menjadi penyedia makanan bergizi, tetapi berkembang menjadi instrumen pembangunan manusia, penguatan ekonomi lokal, dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan," ujar seorang pakar kebijakan pembangunan.
Kemiskinan dan Stunting Masih Terkonsentrasi di Wilayah Rentan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tertinggal masih mencapai sekitar 22,78 persen, hampir tiga kali lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Secara nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 masih mencapai sekitar 23,85 juta jiwa.
Di kawasan Indonesia Timur yang selama ini menjadi fokus pembangunan nasional, tingkat kemiskinan juga masih relatif tinggi. Papua Tengah tercatat memiliki tingkat kemiskinan sekitar 29,45 persen, Papua Pegunungan 27,21 persen, Papua Barat 19,58 persen, Papua Selatan 19,26 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 17,50 persen, dan Maluku 15,25 persen.
Wilayah-wilayah tersebut umumnya juga menghadapi persoalan stunting, keterbatasan akses layanan kesehatan, kerawanan pangan, serta tingginya risiko bencana dan perubahan iklim. Akibatnya, kelompok sasaran MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah berada dalam kondisi kerentanan yang saling berkaitan.
MBG Sebagai Investasi Pembangunan Manusia
Para ahli menegaskan bahwa MBG tidak dapat disamakan dengan program peningkatan pendapatan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, atau program padat karya. Tujuan utama MBG adalah memperkuat pembangunan manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.
Program ini berfokus pada:
- Pencegahan stunting;
- Perbaikan status gizi ibu hamil dan balita;
- Dukungan terhadap 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- Peningkatan kesehatan dan kemampuan belajar anak;
- Pembangunan sumber daya manusia yang lebih produktif di masa depan.
"Program Makan Bergizi Gratis pada hakikatnya adalah investasi pembangunan manusia. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada penurunan angka kemiskinan saat ini, tetapi sangat menentukan kualitas generasi produktif Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan," kata seorang pengamat kebijakan sosial.
Meski bukan instrumen peningkatan pendapatan secara langsung, MBG tetap berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran pangan rumah tangga miskin serta peningkatan kualitas modal manusia dalam jangka panjang.
Infrastruktur Dasar Menjadi Kunci Keberhasilan di Daerah 3T
Para pakar menilai keberhasilan MBG di wilayah 3T tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Di banyak wilayah tertinggal, persoalan utama bukan hanya keterbatasan pangan bergizi, tetapi juga rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Kondisi jalan yang rusak, keterisolasian wilayah, keterbatasan transportasi, minimnya sarana air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas digital menyebabkan biaya hidup masyarakat lebih tinggi dibanding wilayah lain.
"Di daerah 3T, pemberian makanan bergizi saja tidak cukup. Anak-anak harus dapat menjangkau sekolah dengan aman, ibu hamil harus memiliki akses ke fasilitas kesehatan, dan masyarakat harus memiliki akses ke pasar untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu pembangunan infrastruktur dasar harus berjalan seiring dengan pelaksanaan MBG."
Pembangunan jalan, jembatan, transportasi perdesaan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperlancar distribusi bahan pangan MBG, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
"Intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur harus bergerak secara serempak. Ketika jalan desa membaik, akses sekolah meningkat, pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau, dan produk pertanian lebih cepat sampai ke pasar, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."
Belajar dari Jepang dan Tiongkok
Dorongan untuk mengembangkan model dapur sekolah tidak terlepas dari keberhasilan sejumlah negara maju dalam mengelola program makan bergizi berbasis sekolah.
Jepang selama puluhan tahun menerapkan sistem Kyushoku (School Lunch Program) yang menjadikan sekolah sebagai pusat layanan makan bergizi. Program tersebut dikelola oleh tenaga profesional, ahli gizi, serta didukung oleh rantai pasok pangan lokal yang melibatkan petani sekitar sekolah.
Sementara itu, Tiongkok mengembangkan program peningkatan gizi siswa di wilayah pedesaan melalui pemanfaatan dapur sekolah yang dilengkapi tenaga khusus pengelola makanan dan sistem pengawasan kualitas yang ketat.
"Sekolah seharusnya tidak hanya menjadi lokasi penerima manfaat MBG, tetapi dapat berkembang menjadi pusat layanan gizi masyarakat. Model ini telah berhasil diterapkan di Jepang dan Tiongkok dengan melibatkan tenaga gizi, pengelola dapur, serta pasokan pangan lokal."
Dalam konteks Indonesia, model tersebut dapat diwujudkan melalui penempatan ahli gizi sekolah, juru masak profesional, petugas sanitasi pangan, pengelola logistik, dan tenaga administrasi dapur pada sekolah atau kelompok sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG.
Menggerakkan Ekonomi Desa dan Menciptakan Lapangan Kerja
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, model dapur sekolah diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding sistem distribusi terpusat.
Kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi oleh petani lokal, peternak, nelayan, kelompok wanita tani, koperasi desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya permintaan yang rutin dan berkelanjutan, masyarakat memperoleh kepastian pasar dan pendapatan yang lebih stabil.
"Ketika bahan pangan MBG dibeli langsung dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan BUMDes setempat, maka program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi ekonomi desa."
Di sisi lain, keberadaan dapur sekolah juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui kebutuhan tenaga masak, petugas kebersihan, pengelola logistik, hingga tenaga administrasi.
Didukung Berbagai Intervensi Pembangunan
Pelaksanaan MBG juga perlu terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang telah berjalan. Data pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Dasar telah dilakukan di 209 desa, layanan kesehatan setingkat puskesmas tersedia di 6.992 kecamatan, dan puskesmas pembantu telah tersedia di 24.072 desa.
Pada sektor ekonomi, sebanyak 1,25 juta pelaku usaha telah menerima KUR Produktif, sementara 10,4 juta petani memperoleh subsidi pupuk. Di sisi perlindungan sosial, sekitar 96,8 persen keluarga miskin telah menerima berbagai bentuk bantuan sosial pemerintah.
Intervensi tersebut menjadi fondasi penting agar MBG tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang lebih komprehensif.
Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
Para pakar menilai bahwa apabila MBG diprioritaskan pada wilayah stunting tinggi, kemiskinan tinggi, risiko iklim tinggi, dan daerah 3T, serta dikelola melalui dapur sekolah yang melibatkan masyarakat lokal, maka program ini akan menghasilkan empat manfaat utama sekaligus, yaitu perbaikan gizi, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.
"Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga terkait kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu MBG harus dilihat sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pembangunan manusia sejak usia dini."
Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi program pemberian makanan bergizi, tetapi berkembang menjadi investasi pembangunan manusia yang mampu memperkuat kualitas generasi masa depan sekaligus membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. MBG, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan secara terpadu agar mampu mempercepat pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah 3T.
Penulis : Mustakim