Oleh: Mustakim
Jakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selain diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, program yang ditargetkan menjangkau sekitar 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia juga dinilai memiliki risiko besar apabila tidak disertai tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Program ini hadir pada saat Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 288,3 juta jiwa berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 yang dirilis Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan lebih dari 75.266 desa dan 8.496 kelurahan, kebutuhan akan lembaga ekonomi yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput menjadi semakin penting.
Pemerintah Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa Melalui KDMP
Program KDMP merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses ekonomi masyarakat desa, serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Target tersebut dinilai realistis mengingat Indonesia memiliki tradisi koperasi yang cukup panjang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai sekitar 127.846 unit pada tahun 2024. Bahkan jumlah keseluruhan koperasi tercatat mencapai 131.617 unit atau meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Melalui program ini, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga berkembang sebagai pusat distribusi logistik, pemasaran produk lokal, penguatan usaha mikro, hingga penciptaan lapangan kerja baru di desa.
Perencanaan dan Pengawasan Harus Menjadi Prioritas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan sistem pengawasan yang diterapkan sejak awal.
Dalam audiensi antara KPK dan Kementerian Koperasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar pembentukan koperasi desa dilakukan secara matang sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurut KPK, penggunaan keuangan negara dalam skala besar harus disertai mekanisme transparansi yang kuat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran.
Selain itu, KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberadaan koperasi desa dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dahulu berkembang, termasuk UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Tantangan Besar dalam Tata Kelola dan Kepercayaan Masyarakat
Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kualitas tata kelola, keterbatasan akses pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia yang belum merata, serta masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akibat berbagai kasus yang pernah terjadi sebelumnya.
Meski demikian, koperasi tetap memiliki basis yang kuat. Data Kementerian Koperasi menunjukkan jumlah anggota koperasi di Indonesia telah mencapai puluhan juta orang. Penelitian Kementerian Koperasi bahkan mencatat lebih dari 22 juta masyarakat Indonesia telah menjadi anggota koperasi, menjadikan koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat terbesar di tanah air.
Namun kondisi ekonomi yang berbeda antarwilayah menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Desa-desa di Pulau Jawa tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga model bisnis koperasi tidak dapat diseragamkan.
KPK Berikan Lima Rekomendasi Strategis
Untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pelaksana program KDMP, antara lain:
- Menghindari benturan kepentingan dalam pengelolaan koperasi.
- Memastikan partisipasi aktif seluruh anggota koperasi.
- Membangun sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.
- Menjamin transparansi penggunaan anggaran dan validitas data koperasi.
- Mengembangkan sistem pendidikan integritas berbasis digital serta membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan koperasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Masyarakat Sipil Minta Pengawasan Diperkuat
Sejumlah kalangan masyarakat sipil juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program KDMP. Aktivis difabel dan penggiat inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, menilai bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana.
Menurutnya, transparansi digital perlu menjadi instrumen utama agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara terbuka. Keterlibatan akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas juga dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas program.
"Semakin terbuka sebuah program, semakin kecil peluang terjadinya praktik korupsi," ujarnya.
Risiko Penyimpangan Perlu Diantisipasi Sejak Dini
Berbagai lembaga riset dan pengamat mengingatkan bahwa potensi penyimpangan tidak hanya dapat terjadi pada tahap operasional koperasi, tetapi juga sejak proses pembentukan, pengadaan, hingga pembangunan sarana pendukungnya.
Risiko tersebut semakin besar mengingat program ini memiliki cakupan yang luas dan melibatkan ribuan desa. Apabila setiap koperasi memperoleh dukungan pembiayaan hingga miliaran rupiah, maka total nilai ekonomi yang dikelola mencapai ratusan triliun rupiah.
Karena itu, audit berkala, keterbukaan laporan keuangan, digitalisasi transaksi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.
Kunci Keberhasilan Ada pada Integritas dan Profesionalisme
Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Dengan cakupan yang luas dan dukungan anggaran yang signifikan, program ini dapat menjadi sarana memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta membuka peluang usaha baru bagi warga.
Apalagi kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional terus menunjukkan tren positif. Jumlah koperasi aktif yang mencapai lebih dari 127 ribu unit menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis gotong royong masih memiliki ruang besar untuk berkembang di Indonesia.
Namun demikian, keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh jumlah koperasi yang terbentuk. Faktor yang lebih penting adalah bagaimana koperasi tersebut dikelola secara profesional, memiliki model bisnis yang berkelanjutan, serta mampu menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aktivitasnya.
Dengan pengawasan yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga tata kelola yang baik, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi fondasi baru pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.